Merawat Rumah Bersama: Saat Kepemimpinan Tak Lagi Soal Siapa Menang dan Kalah

Oleh :  S. Wahyu Nirmala

Dinamika pergerakan mahasiswa dan panggung kepemimpinan kampus selalu diwarnai perputaran tampuk kekuasaan sebagai sunnatullah yang wajar terjadi. Penulis mencermati, ada masa di mana satu warna begitu mendominasi, dan ada saatnya warna lain dipercaya untuk melanjutkan estafet amanah. Jika kita menyelami hakikat kepemimpinan secara lebih dalam, penulis meyakini bahwa ia sejatinya bukanlah ajang hegemoni tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang seberapa besar kemaslahatan yang berhasil dirajut bersama demi merawat rumah bersama tempat kita tumbuh dan berproses.

Pelajaran berharga dapat kita ambil dari panggung Siroh Nabawiyah melalui peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Kala itu, sebagian sahabat sempat merasa poin-poin kesepakatan diplomasi begitu kompromistis dan terkesan mengalah. Namun, Allah SWT justru menyambut peristiwa tersebut sebagai sebuah kemenangan yang nyata (Fathan Mubīnan). Hal ini beririsan dengan konsep kepemimpinan modern seperti Transformational Leadership yang dicetuskan oleh James MacGregor Burns, di mana seorang pemimpin sejati mampu merangkul semua pihak demi visi moral yang lebih besar. Menurut penulis, kemenangan sejati tidak selalu berbentuk dominasi mutlak, melainkan kesediaan merangkul, keluwesan berdiplomasi, dan keberanian membuka ruang dialog. Ketika seorang tokoh pergerakan mau bergandengan tangan dan bersikap luwes lintas bendera, ia sama sekali tidak sedang terkalahkan. Justru pada titik itulah ia meraih kemenangan moral tertinggi: menundukkan ego kelompok demi kepentingan bersama.

Keteladanan tersebut makin dipertegas saat peristiwa Fathul Makkah dan lahirnya Piagam Madinah. Penulis melihat bagaimana Rasulullah SAW tidak membangun kepemimpinan di atas aksi pembalasan atau pengukuhan kekuasaan satu kelompok semata, melainkan di atas fondasi konsensus, keadilan, serta pengayoman bagi seluruh golongan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Greenleaf tentang Servant Leadership (Kepemimpinan Pelayan), yang menegaskan bahwa ukuran utama kepemimpinan adalah seberapa besar ia melayani dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat.

Hukum Islam senantiasa memegang teguh prinsip tadarruj (proses bertahap) dalam perbaikan tata kelola dan transformasi sosial. Kaidah fiqh mengingatkan bahwa apa yang belum bisa dicapai secara sempurna, jangan pernah ditinggalkan seluruhnya (Mā lā yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu). Menurut penulis, setiap dinamika dan kompromi di masa lalu adalah bagian dari proses panjang menuju kedewasaan berorganisasi. Upaya menjaga keseimbangan di tengah perbedaan merupakan langkah nyata untuk mencegah timbulnya keretakan yang lebih besar.

Pilar utama dari kepemimpinan tercermin secara jelas dalam kaidah Fiqh Siyasah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan seorang pemimpin harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (Tasharruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūṭun bil maṣlaḥah). Ukuran keberhasilan kepemimpinan ormawa maupun institusi akademik tidak ditentukan oleh bendera apa yang berkibar di panggung utama, melainkan oleh lahirnya tata kelola yang bersih, transparan, adil, serta berintegritas.

Organisasi-organisasi pergerakan seperti PMII, HMI, KAMMI, PII, GMNI, HIKMAHBUDHI, KMHDI, PMKRI, GMKI, serta berbagai entitas mahasiswa lainnya, dalam pandangan penulis, adalah ragam warna yang membentuk kekayaan sejarah bangsa. Semuanya adalah laboratorium kepemimpinan yang melahirkan kader-kader terbaik dengan sumbangsih khas masing-masing. Masa lalu memberikan kita pelajaran berharga untuk introspeksi, sementara hari ini memberi kita kesempatan untuk saling merangkul dan berbenah.

Penulis meyakini, siapa pun yang hari ini mendapat amanah memimpin, dan siapa pun yang mendampinginya dengan keikhlasan serta keluwesan sikap, dialah pemenang sejati. Sebab pada akhirnya, bendera tertinggi yang harus kita kibarkan bersama di atas tanah kampus tercinta adalah bendera integritas, keadilan, dan pengabdian.